Kader Berlimpah, Beban Tak Terbagi; Saat Semangat Pengabdian Berhadapan dengan Beban Kerja

KADER BERLIMPAH, BEBAN TAK TERBAGI | Menata Ulang Ekosistem Kerja Kader: Antara Semangat Pengabdian dan Beban Tugas yang Tak Berkesudahan

Oleh: Richy Vernando Saputra, SKM., M.Si

(Perencana Bapperida Kab. Tebo / Anggota Tim TP3S Stunting Kab. Tebo)

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemkab Tebo, Jalan Lintas Tebo Bungo KM.12, Muara Tebo.

Email: rq83.vnando@gmail.com

Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Tebo, kader masyarakat merupakan salah satu simpul terpenting dalam memastikan berbagai program pemerintah benar-benar hadir hingga ke tingkat keluarga dan komunitas. Mereka berada paling dekat dengan masyarakat, mengenal kondisi lingkungan, mengetahui persoalan keluarga, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, di balik keberadaan mereka yang jumlahnya relatif besar, muncul sebuah paradoks kebijakan: semakin banyak program pemerintah, semakin banyak pula tugas yang dititipkan kepada kader.

Kader posyandu, kader pembangunan manusia, kader kesehatan, kader PKK, kader pemberdayaan masyarakat, kader keluarga, kader desa, hingga berbagai kelompok relawan lainnya pada akhirnya berada dalam ruang kerja yang hampir sama: membantu pemerintah menjangkau masyarakat. Persoalannya bukan pada banyaknya kader; Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah sistem pemerintahan daerah telah mampu menata pembagian tugas, koordinasi, pembiayaan, dan penghargaan terhadap kerja kader secara proporsional?

Sebab, ketika sebuah pekerjaan disebut sebagai pengabdian sukarela, tetapi tuntutan administrasi, target, pelaporan, pendataan, kunjungan lapangan, dan berbagai tugas program terus bertambah, maka terdapat risiko terjadinya pergeseran makna kerelawanan menjadi eksploitasi kerja sosial secara struktural.

Dari Sukarela Menjadi “Serba Harus”

Secara prinsip, kader merupakan representasi partisipasi masyarakat. Mereka bekerja karena kepedulian, panggilan sosial, dan keinginan membantu lingkungan. Kerelawanan semestinya menjadi kekuatan utama. Tetapi kerelawanan tidak boleh dimaknai sebagai alasan bahwa kader dapat dibebani apa saja.

Di lapangan, kader sering kali tidak hanya diminta membantu kegiatan utama sesuai fungsi mereka. Mereka juga berhadapan dengan berbagai tuntutan tambahan: mendata, mengumpulkan dokumen, melakukan kunjungan rumah, mengingatkan masyarakat, mengisi formulir, mengikuti rapat, menghadiri kegiatan lintas sektor, membuat laporan, hingga menjadi pelaksana berbagai program pemerintah

Satu kader dapat bersinggungan dengan beberapa program sekaligus. Akibatnya, muncul pertanyaan sederhana tetapi penting: Jika tugas kader semakin menyerupai pekerjaan administratif dan operasional pemerintah, sampai di mana batas antara pengabdian sukarela dan beban kerja yang seharusnya mendapat dukungan negara? Pertanyaan ini penting dijawab bukan untuk mengurangi semangat kader, melainkan untuk melindungi keberlanjutan gerakan kader itu sendiri.

Jumlah Kader Bukan Ukuran Keberhasilan

Pemerintah daerah sering kali merasa telah memiliki modal sosial yang kuat ketika jumlah kader cukup banyak. Namun, banyaknya kader tidak otomatis menunjukkan kuatnya pemberdayaan masyarakat. Yang jauh lebih penting adalah apakah kader tersebut: memiliki tugas yang jelas; mendapatkan pembinaan yang memadai; tidak mengalami tumpang tindih pekerjaan; memperoleh dukungan operasional; mendapatkan penghargaan yang layak; memiliki akses terhadap sarana dan prasarana; serta tidak dibebani pekerjaan administratif yang berlebihan.

Dengan kata lain, kita tidak boleh mengukur keberhasilan pemberdayaan kader hanya dari berapa banyak kader yang dibentuk, tetapi dari seberapa efektif kader dapat bekerja tanpa kehilangan semangat pengabdiannya. Kader yang terlalu banyak tetapi tidak jelas pembagian tugasnya justru berpotensi menciptakan fragmentasi. Sebaliknya, jumlah kader yang lebih rasional, terlatih, terkoordinasi, dan mendapatkan dukungan yang memadai dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar.

Kader Jangan Dijadikan “Tenaga Gratis” Pemerintah

Di sinilah pemerintah perlu melakukan refleksi kebijakan. Semangat gotong royong memang merupakan kekuatan sosial yang luar biasa. Tetapi gotong royong tidak boleh diterjemahkan menjadi “tenaga gratis” untuk menyelesaikan seluruh keterbatasan kapasitas pemerintah.

Kader bukan pegawai pemerintah. Mereka tidak menerima gaji sebagaimana aparatur sipil negara. Karena itu, desain tugasnya harus mempertimbangkan kapasitas, waktu, kemampuan, dan kondisi sosial mereka. Ketika pemerintah menetapkan target tertentu kepada kader, maka pemerintah juga perlu menghitung konsekuensi operasionalnya.

Misalnya, jika kader diminta melakukan kunjungan rumah, maka terdapat kebutuhan transportasi. Jika kader diminta melakukan pendataan, terdapat kebutuhan alat dan administrasi. Jika kader diwajibkan mengikuti berbagai kegiatan, terdapat biaya waktu dan mobilitas. Jika kader harus melakukan pelaporan secara berkala, terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas dan dukungan administrasi. Semua itu memiliki biaya sosial dan biaya ekonomi, meskipun pelakunya disebut relawan. Karena itu, pendekatan kebijakan yang lebih adil bukanlah memberikan tugas sebanyak-banyaknya kepada kader, melainkan memastikan bahwa setiap penugasan memiliki dukungan yang sepadan.

Masalah Bukan Selalu Kekurangan Anggaran, Tetapi Desain Anggaran

Persoalan pendanaan kader sering kali dikembalikan kepada keterbatasan fiskal daerah. Alasan tersebut tentu dapat dipahami. Namun, masalah yang lebih besar justru mungkin terletak pada bagaimana pemerintah mendesain anggaran.

Banyak program memiliki target yang sama, sasaran yang beririsan, dan membutuhkan tenaga lapangan yang sama. Jika masing-masing program berjalan sendiri-sendiri, maka yang terjadi adalah duplikasi kegiatan, duplikasi pendataan, dan duplikasi beban terhadap kader. Kader akhirnya menjadi titik temu seluruh program. Satu orang kader bisa menerima berbagai permintaan dari berbagai sektor, sementara dukungan pembiayaan tetap melekat pada masing-masing program. Di sinilah diperlukan pendekatan integrasi program berbasis kader.

Pemerintah daerah perlu memetakan: berapa jumlah kader yang aktif, apa kompetensinya, apa tugasnya, program apa saja yang melibatkan mereka, berapa frekuensi penugasannya, dan berapa dukungan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui apakah jumlah kader yang ada benar-benar proporsional dengan kebutuhan atau justru terjadi inflasi kelembagaan kader.

Saatnya Mengubah Paradigma: Dari “Menambah Kader” Menjadi “Memperkuat Kader”

Sudah saatnya pemerintah daerah menggeser paradigma. Bukan lagi: “Program baru membutuhkan kader baru.” Tetapi: “Program baru harus memperkuat ekosistem kader yang sudah ada.” Artinya, sebelum membentuk kelompok atau kader baru, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu apakah fungsi tersebut sebenarnya dapat diintegrasikan dengan kader yang sudah tersedia.

Pendekatan ini akan menghindarkan pemerintah dari fenomena “kaderisasi tanpa konsolidasi.” Jumlah kelompok bertambah, tetapi kapasitas tidak bertambah. Jumlah tugas bertambah, tetapi dukungan tidak bertambah. Jumlah laporan bertambah, tetapi kualitas layanan tidak selalu meningkat.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat melahirkan kejenuhan kader. Dan ketika kader mulai kehilangan motivasi, pemerintah bukan hanya kehilangan tenaga sukarela, tetapi juga kehilangan modal sosial masyarakat yang telah dibangun bertahun-tahun.

Dari Banyak Kader Menjadi Kader Berkualitas

Reformasi kebijakan kader pada akhirnya bukan persoalan mengurangi jumlah kader. Yang dibutuhkan adalah rasionalisasi fungsi dan penguatan kualitas. Kader yang aktif dan memiliki kompetensi perlu mendapatkan pembinaan berkelanjutan.

Kader yang memiliki beban wilayah besar perlu mendapatkan dukungan operasional yang lebih proporsional. Kader yang mengerjakan fungsi administrasi dan pendataan perlu mendapatkan dukungan digitalisasi.

Sementara kader yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat harus dipastikan tidak terlalu dibebani pekerjaan administratif yang sebenarnya dapat dilakukan oleh sistem pemerintah. Dengan demikian, kader kembali kepada fungsi utamanya: menjadi penggerak masyarakat, bukan pengganti aparatur pemerintah.

Membangun Skema Dukungan yang Lebih Adil

Dukungan kepada kader tidak harus selalu berbentuk honor besar. Pemerintah dapat mengembangkan berbagai bentuk dukungan, antara lain:

Dukungan operasional: Transportasi, komunikasi, alat pendataan, perlengkapan kegiatan, dan kebutuhan lapangan harus menjadi bagian dari desain program.
Insentif berbasis fungsi dan beban: Jika terdapat dukungan finansial, skemanya dapat mempertimbangkan tingkat aktivitas, luas wilayah, jumlah sasaran, dan kompleksitas tugas.
Pengurangan beban administrasi: Digitalisasi pelaporan dapat mengurangi waktu kader yang selama ini tersita untuk pekerjaan administratif.
Integrasi data: Kader tidak seharusnya berulang kali mengisi data yang sama untuk program yang berbeda.
Penghargaan sosial: Pengakuan pemerintah terhadap kader juga penting untuk menjaga motivasi dan kebanggaan mereka sebagai penggerak masyarakat.

Kader Adalah Modal Sosial, Bukan Sekadar Tenaga Pelaksana

Pada akhirnya, kita perlu mengubah cara pandang terhadap kader. Kader bukan sekadar tangan panjang pemerintah. Mereka adalah modal sosial daerah. Mereka memiliki kedekatan, kepercayaan, dan pengetahuan lokal yang tidak selalu dimiliki oleh birokrasi. Karena itu, jika kader terus-menerus dibebani tanpa dukungan yang memadai, yang tergerus bukan hanya tenaga mereka, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Pemerintah boleh meminta kader untuk membantu. Tetapi pemerintah juga harus hadir untuk membantu kader. Sebab, tidak adil meminta masyarakat menjadi bagian dari solusi, sementara sistem kebijakan tidak menyediakan dukungan yang memadai bagi mereka yang menjalankan solusi tersebut.

Jangan Sampai Kader Lelah Sebelum Masalah Selesai

Kita membutuhkan kader yang banyak, tetapi lebih dari itu kita membutuhkan kader yang sehat secara kelembagaan, jelas tugasnya, terlatih, dihargai, dan didukung. Sudah waktunya pemerintah daerah berhenti melihat kader semata-mata sebagai sumber daya manusia yang dapat digerakkan setiap kali ada program. Kader harus ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa banyak kader yang berhasil kita bentuk. Keberhasilan pembangunan justru ditentukan oleh seberapa mampu kita menjaga mereka tetap hadir, tetap bekerja, dan tetap memiliki semangat untuk mengabdi.

Profil Penulis

Penulis merupakan Kasi Perencana Kesehatan pada Dinkes Tebo periode (2010-2013) serta Kasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2PM) pada Dinkes Tebo periode (2017- 2020)
Saat ini, Penulis bertugas sebagai Sub Koordinator SDM dan Kependudukan di apperida sejak 2020 sekaligus sebagai Anggota TP3S Stunting Kabupaten Tebo yang sedang berproses pelaksanaan UKOM menuju fungsional Perencana Ahli Madya pada Pusbidiklatren Bappenas RI (2026).